SEBI 10/14/DPbS: Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana & Pelayanan Jasa Bank Syari'ah

No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut :
I. UMUM
1.
Sejalan dengan perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah, sehingga Bank perlu mengantisipasi dan mengikuti dinamika tersebut agar dapat berkembang serta tetap memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sesuai dengan fatwa yang berlaku.

2.
Implementasi atas setiap inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah yang baru, selalu akan menimbulkan berbagai risiko termasuk risiko reputasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi akibat tidak terpenuhinya prinsip syariah, diperlukan

adanya …..
adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah.
3. Adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa akan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.
II. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA.
II.1. Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a.
Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;

b.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c.
Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

d.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

e.
Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya

meterai ….. meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan
dan penutupan rekening;
f.
Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan

g.
Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

II.2. Giro atas dasar Akad Mudharabah Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati;
d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan
dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;
e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya
meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan
dan penutupan rekening; dan
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah
tanpa persetujuan nasabah.

II.3. Tabungan ….. II.3. Tabungan dan deposito atas dasar Akad Mudharabah
Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);

b.
Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan•batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

e.
Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara

i. Bank …..

i.
Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah

jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh
nasabah;
f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati;
g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu
yang disepakati;
h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan
transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
dan

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
III. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENYALURAN DANA
III.1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a.
Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;

b.
Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d.
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah Muqayyadah yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (mudharib), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud;

Sebagai …..
Sebagai contoh :
Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke Bank sekaligus meminta bantuan Bank untuk mencarikan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang paling feasible di sektor usaha perdagangan. Transaksi investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantarai oleh Bank, merupakan salah satu contoh transaksi investasi dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.
e.
Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

f.
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;

g.
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

h.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Mudharabah;

i. Jangka …..

i.
Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah,

pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
j.
Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

k.
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

l.
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

m.
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

n.
Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

o.
Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra’sul maal).

2. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai Bank (Mudharabah Musytarakah), maka berlaku ketentuan :
a.
Norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab III.1 kecuali angka 1 huruf a dan huruf d;

b. Kedudukan …..

b.
Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus

sebagai pengelola dana (mudharib);
c.
Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan

d.
Sebagai pengelola dana (mudharib), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

III.2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

b.
Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d.
Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan aspek

usaha …..
usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);
e.
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

f.
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

g.
Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

h.
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

i.
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

j.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk

perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar
Musyarakah;
k. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah,

pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
l.
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;

m.
Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

n.
Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

III.3. Pembiayaan …..
III.3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi
Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas
kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan
penggunaan data pribadi nasabah;
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan
atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter
(Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa
kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau
prospek usaha (Condition);
e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya;
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan barang yang dipesan nasabah;
g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal
Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama
periode Pembiayaan;

h. Bank …..
h.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah; dan

i.
Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

2.
Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

3.
Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

III.4. Pembiayaan atas dasar Akad Salam
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Salam berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a.
Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi Salam dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;

b.
Barang dalam transaksi Salam adalah objek jual beli dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subyektif;

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Salam, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank …..

d.
Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas

dasar Salam kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);
e.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;

f.
Pembayaran atas barang nasabah oleh Bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan

g.
Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

2. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka Bank dapat :
a.
Menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;

b.
Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau

c.
Menunggu barang hingga tersedia.

3.
Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka Bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

4.
Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka Bank tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga (discount), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

III.5.Pembiayaan ….. III.5. Pembiayaan atas dasar Akad Istishna'
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Istishna' berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun
penjual barang untuk kegiatan transaksi Istishna’ dengan
nasabah sebagai pihak pembeli barang;

b.
Barang dalam transaksi Istishna’ adalah setiap keluaran (output) yang antara lain berasal dari proses manufacturing atau construction yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Istishna’, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d.
Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Istishna' dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Istishna’; dan

f.
Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.

2. Bank …..
2.
Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah

menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

3.
Bank tidak harus memberikan potongan harga (discount) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

III.6. Pembiayaan atas Dasar Akad Ijarah
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Ijarah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;

b.
Barang dalam transaksi Ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;

c.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d.
Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e. Obyek …..

e.
Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;

f.
Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;

g.
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;

h.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Ijarah;

i.
Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;

j.
Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;

k.
Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam Akad; dan

l.
Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran Akad atau kelalaian nasabah.

2. Dalam hal Pembiayaan Multijasa dimana pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan Akad Ijarah maka :
a. Ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan atas dasar Ijarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kecuali huruf k dan l,
berlaku ….. berlaku pula pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan
Akad Ijarah;
b.
Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (ujrah);

c.
Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

III.7. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III.6. angka 1, untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (wa’ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;

b.
Bank hanya dapat memberikan janji (wa’ad) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek sewa secara prinsip dimiliki oleh Bank;

c.
Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dalam bentuk tertulis;

d.
Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa; dan

e.
Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka Bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam

periode ….. periode atau pada akhir periode Pembiayaan atas dasar Akad
Ijarah Muntahiya Bittamlik.
III.8. Pembiayaan atas dasar Akad Qardh Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;

b.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Qardh, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c.
Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character);

d.
Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;

e.
Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;

f.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Qardh;

g.
Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan

h.
Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

IV. PELAKSANAAN …..

IV. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN

PELAYANAN JASA
IV.1. Jasa Pemberian Jaminan atas Dasar Akad Kafalah
1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar Akad Kafalah, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;

b.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c.
Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

d.
Obyek penjaminan harus :

i. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
ii. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
iii. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

e.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas dasar Kafalah;

f.
Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;

g. Bank …..

g.
Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau

bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
h. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.
2. Ketentuan yang berlaku pada jasa pemberian jaminan atas dasar Akad Kafalah sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku pula pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan Akad Kafalah.
IV.2. Pemberian Jasa Pengalihan Utang atas Dasar Akad Hawalah
1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah terdiri dari :
a.
Hawalah Mutlaqah yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash out) Bank, dan

b.
Hawalah Muqayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-off utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out).

2. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlaqah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga;

b.
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah,

serta…..
serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
c.
Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

d.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas dasar Hawalah;

e.
Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;

f.
Bank menyediakan dana talangan (Qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;

g.
Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan

h.
Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlaqah sebagaimana dimaksud pada Angka 2, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g;

b.
Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada nasabah; dan

c. Jumlah …..

c.
Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.

IV.3. Jasa Pertukaran Mata Uang atas Dasar Akad Sharf Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar Akad Sharf, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a.
Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;

b.
Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan

c.
Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

V. KETENTUAN GANTI RUGI (Ta’widh) Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan dan Penghimpunan Dana adalah sebagai berikut :
a.
Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta`widh) kepada nasabah baik karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada Bank;

b.
Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebesar nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah);

c. Kerugian…..

c.
Kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah biaya-biaya riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka penagihan hak Bank atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah.

d.
Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Pembiayaan atas dasar Ijarah dan Pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna’ serta Murabahah, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;

e.
Ganti rugi dalam Pembiayaan atas dasar Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan oleh Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) apabila bagian keuntungan Bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (mudharib);

f.
Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian Pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2008 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
SITI CH. FADJRIJAH DEPUTI GUBERNUR

(i)nlawnesia, Research & Development for Indonesian Legal Logic.