10/11/PBI/2008: Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 11 /PBI/2008
TENTANG
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b.
bahwa dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka;

c.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah;

d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat…
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan…
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah :
a.
unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau

b.
unit kerja di kantor cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

3.
Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

4.
Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

5.
Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia –Real Time Gross Settlement.

6.
Transaksi Repurchase Agreement SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (collateralized borrowing).

7.
Rekening Giro adalah rekening dana milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.

8.
Rekening Surat Berharga adalah rekening milik BUS atau UUS di BI-SSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS.

9.
Transaksi SBIS adalah transaksi pembelian SBIS dan/atau Repo SBIS.

BAB II…
BAB II
TUJUAN PENERBITAN SBIS
Pasal 2

SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
BAB III
AKAD DAN KARAKTERISTIK SBIS
Pasal 3

SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju’alah.
Pasal 4
SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan;
c. diterbitkan tanpa warkat (scripless);
d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
e. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

BAB IV
IMBALAN
Pasal 5

(1)
Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan.

(2) Bank…

(2)
Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat jatuh waktu SBIS.

BAB V
MEKANISME PENERBITAN
Pasal 6
(1)
Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang.

(2)
Penerbitan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan BI•SSSS.

Pasal 7

(1)
Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS atau UUS.

(2)
BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3)
BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Pasal 8
Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB VI
REPO SBIS
Pasal 9
(1)
BUS atau UUS dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia.

(2) Repo…

(2)
Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip qard yang diikuti dengan rahn.

(3)
BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS dalam Rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.

(4)
Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas Repo SBIS.

BAB VII
PENATAUSAHAAN SBIS
Pasal 10

(1)
Bank Indonesia menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis dalam BI-SSSS.

(2)
Sistem penatausahaan yang dikelola Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem penyelesaian Transaksi SBIS dan pencatatan kepemilikan SBIS.

(3)
Sistem pencatatan kepemilikan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless).

Pasal 11

(1)
BUS atau UUS yang melakukan Transaksi SBIS wajib memiliki Rekening Giro dan Rekening Surat Berharga untuk penyelesaian Transaksi SBIS.

(2)
BUS atau UUS yang melakukan pembelian SBIS wajib memiliki saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS.

(3) BUS…

(3)
BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga dan saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Repo SBIS.

Pasal 12
Dalam rangka penyelesaian Transaksi SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bank Indonesia berwenang untuk :
a. mendebet Rekening Giro atas pembelian SBIS oleh BUS atau UUS; atau
b. mendebet Rekening Surat Berharga dan Rekening Giro atas Repo SBIS
termasuk memindahkan pencatatan SBIS dalam rangka pengagunan.

Pasal 13
(1)
Bank Indonesia melunasi SBIS pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.

(2)
Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada saat SBIS jatuh waktu; atau

(3)
Bank Indonesia dapat membayar imbalan SBIS sebelum jatuh waktu, dalam hal BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban Repo SBIS.

BAB VIII SANKSI Pasal 14

(1)
Transaksi SBIS dinyatakan batal dalam hal BUS atau UUS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat (3).

(2)
Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada BUS atau UUS atas Transaksi SBIS yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran…
a.
teguran tertulis; dan

b.
kewajiban membayar sebesar 1 0/00 (satu per seribu) dari nilai Transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Transaksi SBIS yang dinyatakan batal; dan

(3)
Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal BUS atau UUS melakukan Transaksi SBIS yang dinyatakan batal sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa :

a.
pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya; dan

b.
larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut•

turut, terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sampai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tersebut jatuh waktu.
Pasal 16
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X…

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Semua istilah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selama ini digunakan dalam ketentuan Bank Indonesia yang masih berlaku, harus dibaca sebagai Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia
Pasal 19
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA
Diundangkan di Jakarta BURHANUDDIN ABDULLAH
Pada tanggal 31 Maret 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 50 DPM


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :10/11/PBI/2008

TENTANG
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

UMUM
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk melaksanakan kegiatan OPT yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia berwenang menetapkan instrumen OPT yang digunakan.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3…
Pasal 3
Akad ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan tertentu (’iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan.

Pasal 4 Huruf a Cukup jelas
Huruf b Jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
Huruf c Cukup jelas
Huruf d SBIS dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS, Fasilitas Likuiditas Intrahari, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek, atau fasilitas lainnya bagi BUS atau UUS.
Huruf e Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)…
-3•
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.
Pasal 8 Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan apabila terdapat suatu kondisi dimana Bank Indonesia tidak menetapkan pemenang lelang dari seluruh penawaran lelang SBIS yang masuk, antara lain karena penawaran yang masuk dinilai berada di luar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan qard dalam ketentuan ini adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan rahn dalam ketentuan ini adalah penyerahan agunan dari BUS atau UUS (rahin) kepada Bank Indonesia (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan qard.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)…
-4•
Ayat (4) Yang dimaksud dengan biaya Repo SBIS adalah kewajiban membayar (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
Pasal 10
Ayat (1) Penatausahaan melalui BI-SSSS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai BI-SSSS.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16…
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 4835

(i)nlawnesia, Research & Development for Indonesian Legal Logic.