9/9/PBI/2007: Perubahan PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/ 9 /PBI/2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN
KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus mengelola risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;
b.
bahwa dengan terjaganya kualitas aktiva dapat lebih meningkatkan peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi intermediasi;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang …
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB I …

-3 •BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.
Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.
Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.

3.
Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

4.
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa :

a.
transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah;

b.
transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;

c.
transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna’;

d.
transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan

e.
transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah

dan/atau…
-4 •dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.
5.
Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

6.
Musyarakah adalah penanaman dana dari para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

7.
Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

8.
Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

9.
Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

10.
Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

11.
Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

12.
Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

13. Surat …

13.
Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

14.
Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan Mudharabah dan/atau Wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk•bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

15.
Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

16.
Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

17.
Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

18.
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad Wadiah.

19.
Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima

titipan …

20.
Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

21.
Proyeksi Pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan/atau Musyarakah dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.

22.
Realisasi Pendapatan adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan/atau Musyarakah.

23.
Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account, serta persediaan.

24.
Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

25.
Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

26.
Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.

27.
Persediaan adalah akun sementara untuk menampung aktiva non kas sebelum diserahkan kepada nasabah pembiayaan dalam transaksi

berdasarkan ….
-7 •berdasarkan akad Murabahah, Salam dan Istishna.

28.
Penyisihan Penghapusan Aktiva yang selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.

29.
Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:

a.
Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;

b.
Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;

c.
Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;

d.
Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta

e.
Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

30.
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan sesuai dengan prinsip syariah

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Lancar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
b. Telah ….
-8 •
b.
Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan

c.
Belum jatuh tempo.

(2)
Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Macet apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)
Kualitas Surat Berharga Syariah, selain Surat Berharga Pasar Uang Syariah, yang memiliki peringkat ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:
1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) Belum jatuh tempo;
b. Kurang Lancar, apabila:
1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; atau
1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (investment grade) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Tidak …
2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee
berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo;
c. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(4) Kualitas Surat Berharga Syariah, di luar Surat Berharga Pasar Uang Syariah, yang tidak memiliki peringkat ditetapkan sebagai berikut:
a.
Mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, apabila diterbitkan oleh Bank; atau

b.
Mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila diterbitkan oleh nasabah.

3.
Ketentuan Pasal 23 dihapus.

4.
Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila : 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling
kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) memenuhi persyaratan:
i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad Qardh, atau
ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau
iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau
iv. tidak…
iv.
tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah, atau

v.
tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

b. Kurang Lancar, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling
kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2) memenuhi persyaratan:

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad Qardh, atau
ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau
iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito yang berprinsip Mudharabah, atau
iv.
terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah, atau

v. terdapat …

v.
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

c. Macet, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau 4) memenuhi persyaratan:
i. terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad Qardh lebih dari 5 (lima) hari kerja, atau
ii. tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad Wadiah , atau
iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau
iv.
terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah, atau

v. terdapat …

v.
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

(2) Kualitas Penempatan berupa Pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka Linkage Program dengan pola executing ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila: 1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling
kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) memenuhi persyaratan:
i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad Qardh, atau
ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau
iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau
iv.
tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah, atau

v.
tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

b. Kurang Lancar, apabila:
1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2) memenuhi…
-13 •2) memenuhi persyaratan:

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad Qardh, atau
ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau
iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau
iv.
terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah, atau

v.
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

c. Macet, apabila: 1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku; 2) BPRS yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau BPRS telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3) BPRS yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai BPRS dalam likuidasi; dan/atau
4) memenuhi …
-14 •4) memenuhi persyaratan:
i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga
puluh) hari untuk akad Qardh, atau
ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk
tabungan berdasarkan akad Wadiah, atau
iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau
bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan
atau deposito berdasarkan akad Mudharabah, atau
iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari
30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio Realisasi Pendapatan
terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari
30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode
pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad
Mudharabah dan Musyarakah, atau
v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin
lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan yang
berprinsip Murabahah.

5. Diantara Pasal 24 dan 25, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24A Kualitas tagihan akseptasi ditetapkan sebagai berikut:
a.
mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau

b.
mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 …
-15 -Pasal 25 Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sebagai berikut :
a.
mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau

b.
mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25A
(1)
Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:

a.
dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh Bank; atau

b.
dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

(2)
Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b kedalam perjanjian antara Bank dengan nasabah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 …
-16 -Pasal 26
(1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya didasarkan pada kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan hanya untuk:
a.
Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah individual atau nasabah grup;

b.
Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah: 1) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) “sangat memadai” (strong);
ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang peringkat komposit 3; dan
iii. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku;
2) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) “dapat diandalkan” (acceptable);
ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang peringkat komposit 3; dan
iii. memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku.
2) Bagi …
(2)
Bagi Unit Usaha Syariah (UUS), predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) mengacu kepada hasil penilaian UUS, sedangkan untuk penilaian rasio KPMM dan penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada hasil penilaian bank induknya.

(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan:

a.
Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau

b.
Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

(4)
Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 46A dan Pasal 47.

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26A
(1)
Predikat penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan(credit risk), rasio KPMM dan penilaian Tingkat Kesehatan, yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Bank Indonesia.

(2)
Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk), rasio KPMM, dan penilaian Tingkat Kesehatan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan

penyediaan…
-18 •penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf b dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
a.
penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan selambat•lambatnya posisi bulan September; dan

b.
penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan selambat•lambatnya posisi bulan Maret.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketujuh
Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lain di Daerah Tertentu

Pasal 27 Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar.
11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1)
Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar net realizable value :

a.
pada saat pengambilalihan agunan; dan

b.
pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

(2) Penetapan …

(2)
Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut : Bagian Kedua
Tatacara Pembentukan
Pasal 39

(1)
Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, berlaku sebagai berikut :

a.
ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar;

b.
pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a.

(2)
Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva ditetapkan sekurang•kurangnya sebesar:

a.
5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan

b.
15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan

c.
50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

d.
100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang

digolongkan…
-20 •digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
(3)
Kewajiban untuk membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.

(4)
Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Bank bagi aktiva yang sejenis;

b.
Ijarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa.

(5)
Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

13. Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Penilaian Agunan
Pasal 41 Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:
a.
Agunan tunai berupa Giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan;

b.
Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang•undangan yang berlaku;

c.
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;

d.
Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat investasi (investment grade) dan aktif diperdagangkan di bursa;

e. Tanah…

e.
Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh ) meter kubik;

f.
Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;

g.
Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;

h.
Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

14. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42 Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 41 ditetapkan:
a.
paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;

b.
sebesar 100% (seratus perseratus) untuk jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.
paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah ;

d.
paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa atau memiliki peringkat investasi dan/atau resi gudang;

e.
paling tinggi sebesar:

1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 (dua belas) bulan;
2) 50%…

-22 •2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan. untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, dan resi gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf h.
15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43 Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib dilakukan :
a.
dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat dipasar modal pada akhir bulan untuk Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa;

b.
berdasarkan nilai wajar untuk tanah dan rumah tinggal;

c.
berdasarkan nilai wajar untuk gedung, pesawat udara, kapal laut, kendaraan, persediaan dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;

d.
berdasarkan nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk resi gudang.

16. Ketentuan …
16. Ketentuan Pasal 46 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
BAB VI
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
Pasal 46

(1)
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan, sebagai berikut:

a.
Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh Komisaris;

b.
Prosedur pelaksanaan restrukturisasi wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;

c.
Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi;

d.
Kebijakan dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2)
Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.
Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya; dan

b.
Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3)
Upaya dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan sesuai prinsip syariah.

(4)
Penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. Paling …
a.
Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

b.
Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

(5)
Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat:

a.
Menjadi Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/marjin/fee atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau

b.
Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

(6)
Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarkan atas kemampuan membayar.

17. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan satu pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46A
(1) Penilaian kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi, wajib dilakukan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam…
dalam Pasal 9 paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
(2) Penilaian kualitas Pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
18. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII SANKSI Pasal 50
(1)
Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4,Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 46A, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:

a.
teguran tertulis;

b.
penurunan tingkat kesehatan; dan/atau

c.
penggantian pengurus.

(2)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

Pasal II …
-26 -
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 18 Juni 2007
GUBERNUR BANK INDONESIA,
BURHANUDDIN ABDULLAH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 77 DPbS
—-
PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/9/PBI/2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN
KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM
Dalam rangka memelihara kesinambungan usahanya, bank harus mengelola risiko kredit dari pembiayaannya (credit risk) pada tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian dari pembiayaan. Pengelolaan risiko dari pembiayaan tersebut dilakukan antara lain dengan selalu menjaga kualitas dari pembiayaan berupa terjaganya kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai.
Dengan pengelolaan risiko secara baik yang tercermin dengan terjaganya kualitas aktiva dan tersedianya penyisihan penghapusan secara memadai, bank diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam melaksanakan fungsi intermediasi perbankan.
PASAL DEMI PASAL Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 16
Ayat (1)
Termasuk dalam kelompok Surat Berharga Pasar Uang Syariah
antara lain adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
(SIMA) …

-2 •(SIMA) dan Obligasi Syariah. Huruf a Yang dimaksud dengan transparan adalah tersedianya informasi mengenai surat berharga dalam sistem informasi yang ada di Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Surat Berharga Syariah selain Surat Berharga Pasar Uang Syariah antara lain Obligasi Syariah dan surat berharga yang dihubungkan dengan aset tertentu berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan peringkat investasi (investment grade) dan lembaga pemeringkat yaitu peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat.
Ayat (4) Surat berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak memiliki peringkat antara lain adalah medium term note dan pengambilalihan wesel ekspor.
Angka 3 …
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 24 Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat termasuk didalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang diberikan dari Bank kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Angka 5
Pasal 24A Yang dimaksud dengan tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
Angka 6 …
Angka 6
Pasal 25 Cukup jelas.
Angka 7 Pasal 25A Cukup jelas.
Angka 8 Pasal 26 Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit.
Huruf b Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi Usaha Kecil saat ini antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

d.
berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
c. milik Warga Negara Indonesia;

berafiliasi …
-5 •berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Definisi Usaha Menengah saat ini antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b.
milik Warga Negara Indonesia;

c.
berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;

d.
berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.

Angka 1) dan Angka 2)
Huruf i Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) mengacu ke ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi
Bank …
-6 •Bank Umum yang meliputi:
1.
pengawasan aktif Komisaris dan Direksi bank;

2.
kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

3.
kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko; dan

4.
sistem pengendalian intern yang komprehensif, Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) yang sangat memadai (strong) tercermin dari diterapkannya seluruh komponen sistem pengendalian risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) tersebut secara efektif dalam memelihara kondisi internal bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian tersebut, maka kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) secara keseluruhan dan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank. Sedangkan untuk risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) yang dapat diandalkan (acceptable) dicerminkan melalui diterapkannya seluruh komponen sistem pengendalian risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) secara cukup efektif dalam memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian tersebut, maka kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dari pembiayaan (credit risk) dan apabila

tidak …
tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat
menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap
kondisi Bank.
Huruf ii

Penilaian Tingkat Kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Huruf iii Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah terbesar adalah 50 (lima puluh) nasabah Bank secara individual. Bagi UUS yang dimaksud dengan 50 (lima puluh ) nasabah terbesar adalah 50 (lima puluh) nasabah secara individual yang ada di UUS.
Ayat (4) Cukup jelas.
Angka 9 Pasal 26A
Ayat (1) Penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Ayat (2) Cukup jelas.
Angka 10…
Angka 10
Pasal 27 Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Pembiayaan dan penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan/atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembiayaan dan penyediaan dana di daerah tertentu.
Angka 11 Pasal 30
Ayat (1) Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai wajar AYDA yang diperoleh dari estimasi harga pasar dikurangi estimasi biaya pelepasan. Yang dimaksud dengan masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan AYDA antara lain pada saat pemeriksaan keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
Ayat (2) AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat menggunakan penilai intern Bank.
Angka 12 Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) …
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4) Penyusutan dan/atau amortisasi untuk Ijarah dan/atau Ijarah Muntahiyah bit Tamlik dilakukan dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Ijarah.
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13 Pasal 41
Huruf a Yang dimaksud giro, tabungan dan deposito adalah termasuk giro, tabungan dan deposito di bank umum konvensional.
Huruf b Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalah pemerintah pusat.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d Peringkat investasi (investment grade) didasarkan pada peringkat dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat. Apabila peringkat yang
diterbitkan …
-10 •diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Huruf g Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada diatasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Huruf h Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang•undangan lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
Angka 14…
Angka 14 Pasal 42
Huruf a Untuk agunan berupa giro, tabungan dan deposito yang berada di bank umum konvensional yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang agunan hanya pokok simpanan.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Yang dimaksud dengan Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku
umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan instansiberwenang. yang
Angka 15 Pasal 43

Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Angka 16…
Angka 16 Pasal 46
Ayat (1) Yang dimaksud kebijakan dan prosedur tertulis antara lain pejabat dan satuan kerja yang berwenang terhadap proses restrukturisasi, dan proses analisis penyediaan dana yang akan direstrukturisasi serta laporan restrukturisasi secara berkala.
Ayat (2) Dalam hal Bank memperkirakan kondisi usaha nasabah mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya, harus didukung oleh analisa dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
Ayat (3) Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah antara lain mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/marjin/fee kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi.
Huruf b…
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pembiayaan yang direstrukturisasi mencakup Pembiayaan
kepada Usaha Kecil dan Menengah maupun Non Usaha Kecil
dan Menengah.
Angka 17
Pasal 46A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4733

(i)nlawnesia, Research & Development for Indonesian Legal Logic.