Kep-130/BL/2006: Penerbitan Efek Syari'ah

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 130 /BL/2006

TENTANG

PENERBITAN EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang:

a) bahwa dunia usaha dan investor memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam;
b) bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap penerbitan Efek Syariah melalui Pasar Modal Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Penerbitan Efek Syariah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 1
Ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Nopember 2006
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Pjs. Sekretaris Badan
ttd
Robinson Simbolon
NIP 060047831

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 130/BL/2006 Tanggal : 23 Nopember 2006
PERATURAN NOMOR IX.A.13 : PENERBITAN EFEK SYARIAH

1. Definisi:
a. Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14.
b. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
c. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
d. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
1) kepemilikan aset berwujud tertentu;
2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
e. Wali Amanat Sukuk adalah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang Sukuk.
2. Ketentuan Umum
a. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:
1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi);
b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
4) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih
dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.
b. Penerbitan Efek Syariah wajib dilakukan berdasarkan Akad Syariah.
c. Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
d. Setiap Pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
e. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
f. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib menyatakan bahwa:
1) kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3) memiliki anggota direksi, anggota komisaris, Wakil Manajer Investasi, dan penangungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Penerbitan Efek Syariah berupa saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penerbitan Efek Syariah berupa saham wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau Peraturan Nomor IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
2) mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus bahwa:
a) dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

b) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
c) Emiten atau Perusahaan Publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal jika:
1) terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
2) usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.
c. rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat informasi yang antara lain:
1) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan;
2) rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah Emiten tidak memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut; dan
4) penjelasan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
d. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar serta afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran;
2) dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham;
3) keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir;

4) dalam hal korum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan rapat kedua dan ketiga; dan
5) dalam hal perubahan anggaran dasar tidak dapat dilaksanakan baik karena tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3), maka usulan rencana perubahan anggaran dasar baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3).
e. Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib menyelesaikan hak-hak Pemegang Saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar dimaksud dengan cara menjamin pembelian saham pemegang saham tersebut pada harga wajar dengan ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
2) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
3) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c.
f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b di atas, maka:
1) wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai informasi atau fakta material berupa perubahan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik; dan
2) dikenakan sanksi administratif berupa denda dan kewajiban melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c, huruf d dan huruf e.
4. Penerbitan Sukuk
a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;

2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK hasil pemeringkatan dan perjanjian perwaliamanatan Sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk dimaksud;
3) menyampaikan kepada Bapepam dan LK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
4) menyampaikan pernyataan dari Wali Amanat Sukuk bahwa Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
5) mengungkapkan informasi dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya meliputi:
a) kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
b) Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
c) jenis Akad Syariah dan skema transaksi Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
d) ringkasan Akad Syariah atau Perjanjian berdasarkan Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
e) sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
f) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
g) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
h) kesanggupan Emiten untuk mengungkapkan kepada masyarakat hasil pemeringkatan Sukuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya Sukuk.
b. Perjanjian perwaliamanatan penerbitan Sukuk wajib sekurang-kurangnya memuat:
1) uraian tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk;
2) penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
3) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
5) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;

6) kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal;
7) tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk;
8) perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk);
9) mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
10) ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 7), angka 8) dan angka 9) di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya; dan
11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban.
c. Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk.
d. Emiten dan Wali Amanat wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
e. Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
f. Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Emiten; dan
2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk.
5. Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah
a. Penerbitan Saham Reksa Dana Syariah
Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham Reksa Dana Syariah wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Pengelolaan dan atau Kontrak Penyimpanan Reksa Dana serta informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

a) dalam anggaran dasar Emiten dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
b) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
c) jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
d) memiliki anggota direksi, Wakil Manajer Investasi, dan penangungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
e) mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
f) dana kelolaan Emiten Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
b. Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk KIK wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
2) mencantumkan ketentuan dalam KIK dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
a) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Reksa Dana dan penangungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
c) tambahan kata “Syariah” pada nama Reksa Dana yang diterbitkan;
d) mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
e) dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
c. Direksi, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau KIK.

d. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
e. Dalam hal portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
1) Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan
2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Efek Reksa Dana, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e butir 1) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
f. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK dapat:
1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana baru;
2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam rangka pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portfolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau
4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

g. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
2) membubarkan Reksa Dana tersebut.
6. Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah
a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum EBA Syariah wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;
2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Syariah dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
a) bahwa aset yang menjadi portofolio EBA Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan KIK-EBA Syariah dan penangungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
c) kata “syariah” pada nama EBA yang diterbitkan;
d) mekanisme pembersihan portofolio dan dana EBA Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
e) bahwa pengelolaan dana EBA Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
f) Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek;
g) ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
h) besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
i) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee.
b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan kekayaan EBA Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Bapepam dan LK dapat:
1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan EBA selain dalam rangka pembersihan kekayaan EBA dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

2) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng wajib untuk membeli aset portofolio EBA dengan harga perolehan atau membersihkan dana EBA yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditemukannya pelanggaran tersebut; dan atau
3) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
c. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
2) membubarkan KIK EBA tersebut.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Nopember 2006
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Pjs. Sekretaris Badan
ttd
Robinson Simbolon
NIP 060047831

(i)nlawnesia, Research & Development for Indonesian Legal Logic.